Inilah Alasan Ditundanya Penerimaan Cpns 2019


Kemenpan sebagai kementerian yang paling berwenang dalam penentuan kebijakan ASN tanggal 30 Juni 2019 yang kemudian telah resmi menerbitkan Surat B/2163/M.PAN-RB/06/2019 ihwal Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2019. Dalam surat tersebut Kemenpan memutuskan bahwa penerimaan pegawai gres di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2019 ini dilakukan penundaan. Terdapat dua alasan utama pemerintah memberlakukan morotarium penerimaan CPNS.

1. Tahap perencanaan belum selesai

UU ASN menegaskan bahwa Pengadaan CPNS harus dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Tahapan perencanaan mewajibkan setiap instansi melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk memutuskan peta jabatan dan menghitung kebutuhan pegawai ASN. 

Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun menurut prioritas kebutuhan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan memakai aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi).

Data yang harus diisi dalam e-formasi : 
  • Peta jabatan 
  • Jumlah kebutuhan pegawai, 
  • Jumlah riil PNS yang ketika ini tersedia; 
  • Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya; 
  • Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi; 
  • Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya; 
  • Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai; 
Hasil penilaian entry data dalam e-formasi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah hingga dengan bulan Mei tahun 2019 menawarkan bahwa lebih banyak didominasi instansi belum selesai melaksanakan anjab maupun analis beban kerja (ABK). Secara persentase hanya 14% instansi yang sudah dinyatakan lengkap. Untuk instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, gres 18 yang menuntaskan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menuntaskan Anjab dan ABK 100 persen. 

Kementerian PANRB alhasil memberi batas selesai untuk menuntaskan atau melaksanakan entry data dalam aplikasi e-formasi paling lambat hingga dengan selesai bulan Nopember tahun 2019. 

Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melaksanakan penilaian capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil penilaian tersebut akan dipakai Kemenpan untuk memutuskan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN secara nasional. 

2. Keterbatasan Anggaran

Kendala kedua ialah terbatasnya anggaran untuk mendukung proses pengadaan ASN. Dalam pelaksanaan penerimaan pegawai gres Pemerintah harus menyediakan antara lain anggaran untuk penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke dalam sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi/tes dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Persoalan anggaran ini nampaknya berlaku bagi panitia nasional yang dikomandoi Kemenpan, bagi instansi lain terutama Pemerintah Daerah yang sudah berniat merekrut CPNS rata-rata sudah mengalokasikan anggaran seleksi penerimaan CPNS 2019. Namun alasannya ialah proses seleksi CPNS bermuara pada kebijakan Kemenpan, penundaan tidak sanggup dihindari.

Pengecualian

Namun kebijakan moratorium CPNS 2019 tidak berlaku bagi lulusan sekolah kedinasan, menyerupai yang disampaikan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB pertimbangannya alasannya ialah anggaran sudah tertata di masing-masing instansi penyelenggara sekolah ikatan dinas tersebut.

Terdapat 6 (enam) sekolah kedinasan yang masih mendapat deretan CPNS 2019, Sekolah Tinggi Sandi Negara - Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen - BIN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - BPS, Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) -Kementerian Hukum dan HAM, D2 dan D3 Perpajakan dibawah Kementerian Keuangan, Sekolah Pengamat Gunung Berapi milik BMKG, dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dibawah naungan Kemendagri.

Bagaimana dengan jabatan tenaga tetentu menyerupai tenaga kesehatan dan pendidik serta jabatan fungsional tertentu yang sifatnya langka. Apakah akan ada pembukaan deretan untuk CPNS 2019 ?

Dari banyak sekali informasi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kemenpan, nampaknya sulit dilaksanakan dengan kata lain tidak ada pembukaan CPNS untuk deretan tertentu. Dikarenakan selain permasalahan anggaran juga proses penetapan deretan CPNS cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diadakan proses seleksi CPNS.

Kesimpulan yang didapat menurut uraian di atas maupun perkembangan yang ada:
  1. Tidak ada perekrutan CPNS Tahun 2019 kecuali untuk 6 sekolah dinas di atas. 
  2. Dalam masa penundaan ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah fokus pada penyelesaian proses analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga sanggup ditetapkan kebutuhan pegawai yang benar. Selanjutnya prosesi semua tahapan CPNS akan dimulai sekitar bulan Mei 2020.

Bagikan :

Description
: Inilah Alasan Ditundanya Penerimaan Cpns 2019
Rating
: 4.5
Reviewer
: Windari Sanjaya
ItemReviewed
: Inilah Alasan Ditundanya Penerimaan Cpns 2019